Sesuaikan Harga Premium, Pemerintah Harus Utamakan Kepentingan Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah harus lebih berhati-hati dalam menentukan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium. BBM penugasan ini menyangkut kepentingan hidup orang banyak, sehingga harus mempertimbangkan dampak ke depannya.

"Masalah BBM tidak hanya di Indonesia, sering terjadi demo besar-besaran di berbagai negara. Karena itu kita harus hati-hati mengelola mengenai BBM itu," kata Anggota Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika dalam diskusi BBM dan Situasi Kita, di Kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (13/10/2018).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat 2, sudah dijelaskan bahwa produksi yang penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara, termasuk juga dengan BBM. Sebab, BBM diperlukan untuk berbagai kegaiatan ekonomi di Indonesia.

Oleh karenanya, Politisi Partai Gerindra itu menyarankan harus ada beberapa prinsip yang dipenuhi pemerintah dalam pengadaan BBM khususnya Premium. Pertama yakni dengan menjamin ketersediaan stok BBM. Kemudian, mudah untuk diakses, dan secara harga juga harus terjangkau.

"Pertama BBM harus tersedia. Harga murah percuma kalau tidak ada barang. Tersedia, tapi harus bisa diakses. Kalau tersedia banyak kalau tidak bisa diakses sama saja bohong. Ketiga harga harus terjangkau. Barangnya ada bisa diakses, kalau tidak bisa dijangkau daya belinya kan sama aja," kata dia.

* Update Terkini Asian Para Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru di Sini.

Let's block ads! (Why?)

from Berita Hari Ini, Kabar Harian Terbaru Terkini Indonesia - Liputan6.com https://ift.tt/2A7UftC