Sebelumnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus melemah dalam beberapa pekan terakhir. Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menghimbau kepada masyarakat agar mengurangi pembelian barang impor atau barang mewah.
JK meminta agar masyarakat berhemat. "Barang lux contohnya. Mungkin jumlahnya tidak besar tapi perlu untuk meyakinkan pada masyarakat bahwa suasananya sekarang ini suasana berhemat, suasana kita tidak perlu impor lux," kata JK di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa 4 September 2018.
Selain itu, dia juga meminta kepada masyarakat agar tidak membeli mobil mewah, serta parfum mahal untuk saat ini.
"Tak usah Ferarri, Lamborghini masuk dalam negeri, tak usah mobil-mobil besar dan mewah, tak usah parfum-parfum mahal. Tas-tas Hermes. Walaupun tidak banyak, jangan dalam situasi sulit ini, masyarakat luxuries gitu," papar JK.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengundang Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo untuk membahas mengenai pelemahan nilai tukar rupiah.
Dia mengatakan, dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi meminta jangan sampai pelemahan rupiah menyulitkan jalannya bisnis di Indonesia. Selain itu, para menteri juga diminta menjaga agar investasi asing tidak keluar dari Indonesia.
"Artinya konsen pemerintah tentu saja pertama-tama. Jangan sampai Rupiah kemudian kurs buat bisnis menjadi susah dijalankan dan investasi asing di portofolio mulai pada keluar, lebih banyak ke arah itu. Ya politiknya tentu saja tidak bahas, yang dibahas ekonominya," ujar Menko Darmin.
Pertemuan itu juga membahas mengenai efektivitas upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjaga fluktuasi nilai tukar Rupiah. Beberapa di antaranya perkembangan devisa hasil ekspor (DHE), Biodiesel 20 persen (B20) dan ekspor batu bara.
"Presiden mendiskusikan dan menanyakan perkembangan langkah-langkah kebijakan yang sudah diambil terutama mengenai kurs Rupiah, menanyakan mengenai seperti apa perkembangan soal DHE, soal B20, soal ekspor batu bara, soal kebijakan impor yang sedang dibahas di Keuangan," jelasnya.
Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut juga mengatakan, pemerintah akan terus menyampaikan langkah stabilisasi yang telah dilakukan kepada masyarakat. Hal ini untuk menghindari anggapan bahwa pemerintah belum melakukan langkah apapun dalam meredam pelemahan nilai tukar mata uang garuda.
"Presiden mengatakan jangan sampai kalian sudah lakukan sesuatu, masyarakat bilang belum. Komunikasinya bagaimana, selain komunikasinya juga monitoringnya. B20 bahkan TKDN sudah ngomongin ini 2 tahun berarti monitoringnya gimana? Jangan sampe B20 juga sama lagi," papar dia.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
No comments:
Post a Comment